Pinjaman Komersial

Oleh Muhammad Abdul Wahab Lc.MA

Pinjaman komersial adalah kebalikan dari pinjaman sosial (al-qardh al-hasan). Di mana dalam pinjaman sosial, pemberi pinjaman tidak mengambil nilai tambah dari utang yang diberikan. Melainkan murni untuk tujuan kebaikan, membantu dan meringankan beban orang lain dan hanya mengharap pahala dari Allah ﷻ.

Pinjaman sosial inilah yang menjadi prinsip transaksi utang-piutang dalam Islam. Utang tidak boleh dijadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan dan nilai tambah. Pelunasan tidak boleh lebih besar daripada pinjaman. Jika peminjam dibebankan tambahan terhadap pokok utangnya, berarti sudah keluar dari prinsip dasar dari akad utang itu sendiri.

Pinjaman yang memberikan nilai tambah bagi pemberi utang itulah yang kemudian kita sebut dengan pinjaman komersial atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan القرض الذي جرّ نفعاً  (pinjaman yang memberikan nilai tambah).

Nilai tambah dari utang ini bentuknya bisa bermacam-macam. Dilihat dari bentuk nilai tambahnya, bentuk perjanjiannya dan lain-lain. Di mana masing-masing memiliki hukumnya tersendiri.

A. Tambahan Pelunasan Utang yang Disyaratkan

Salah satu bentuk pinjaman komersial adalah jika ada tambahan terhadap pokok utang yang disyaratkan di awal. Bentuk tambahan tersebut bisa berupa materi, jasa, atau pemanfaatan suatu benda.

Jika diklasifikasikan, bentuk tambahan yang disyaratkan tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa jenis bentuk, di antaranya:

a. Tambahan jumlah atau ukuran pembayaran utang

tambahan jenis pertama ini merupakan jenis tambahan yang umum dipraktikkan dalam pinjaman komersial. Contohnya, pinjam uang Rp 1000.000,- selama setahun dengan syarat dikembalikan sejumlah Rp 1.500.000,-. Atau pinjam uang Rp 1000.000,- dengan syarat dikembalikan Rp 1000.000,- plus satu unit komputer. Atau pinjam beras 1 kg dengan syarat dikembalikan 1 kg beras plus uang Rp 500.000,-.

Ulama sepakat tambahan jenis ini termasuk riba yang diharamkan. Sebab riba itu pada dasarnya adalah tambahan tanpa disertai adanya imbalan. Ibnu Abdil Barr mengatakan:

أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ  أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة[1]

“Umat Islam sepakat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi ﷺ  bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata, “(walaupun) hanya satu biji.”

b. Tambahan berupa pemanfaatan benda

Tambahan jenis ini contohnya pinjam uang dengan syarat rumah peminjam boleh ditinggali oleh pemberi utang dalam jangka waktu tertentu. Atau pinjam uang dengan syarat pemberi pinjaman boleh memakai mobil si peminjam.

Hak guna benda sebagai efek dari akad utang ini diberikan tanpa adanya imbalan apa pun. Ini bertentangan dengan kaidah الغنم بالغرم (keuntungan yang didapat harus disertai dengan imbalan yang dikeluarkan).

Atau bisa jadi disertai dengan imbalan, hanya saja imbalan tersebut tidak sebanding atau di bawah harga sewajarnya. Misalkan fulan meminjamkan uang ke tukang rental mobil, dengan syarat dia boleh menyewa mobilnya dengan harga lebih murah dari harga sewa biasanya.

Haramnya tambahan berupa pemanfaatan benda ini diambil dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini:

إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له، أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك[2]

“Jika salah seorang dari kalian mengutangkan kemudian diberikan hadiah atau diberikan tumpangan hewan, maka janganlah menungganginya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali hal tersebut sebelumnya sudah menjadi kebiasaan di antara keduanya.”

Hukum memanfaatkan barang gadaian

Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang yang digadaikan? Apakah sepeda motor yang digadaikan ketika berutang boleh dipakai oleh si penerima gadai? Apakah pemanfaatan itu termasuk nilai tambah atas utang yang diharamkan? Dalam hal ini pada umumnya ulama melarangnya, jika gadai itu sebagai bagian dari akad utang-piutang (qardh). Sebab pemanfaatan benda itu dianggap sebagai nilai tambah yang diterima oleh si penerima gadai atas utang yang dia berikan. Berikut adalah pendapat para ulama empat mazhab mengenai hal tersebut:

Ibnu Abdin salah seorang ulama hanafiyyah mengatakan:

الغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطى الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم[3]

“Umumnya orang-orang memberikan utang dan menerima barang gadaian motivasinya adalah agar bisa memanfaatkan barang tersebut. Andai saja tidak ada barang gadaian itu, dia tidak akan mau meminjamkan dirhamnya. Hal ini kedudukannya sama dengan syarat. Sebab, sesuatu yang menjadi kebiasaan dianggap seperti sesuatu yang disyaratkan. Dan inilah yang menegaskan terlarangnya (pemanfaatan barang gadai tersebut) wallahu ta’ala a’lam.”

Demikian juga al-Kasani dari kalangan hanafiyyah berpendapat senada dengan Ibnu Abdin:

ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الرهن عبدًا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبًا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارًا ليس له أن يسكنها

“Penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai. Jika barang gadai itu adalah seorang budak dia tidak berhak mempekerjakannya, jika berupa seekor hewan tunggangan dia tidak boleh menungganginya, jika berupa baju dia tidak boleh memakainya dan jika berupa rumah dia tidak boleh tinggal di dalamnya.”[4]

Al-Qarafi dari kalangan ulama malikiyyah mengatakan

إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع، لأنه قرض للنفع[5]

“Jika penerima gadai mensyaratkan agar dia boleh memanfaatkan barang gadai, sedangkan utangnya adalah qardh maka itu tidak boleh. Karena termasuk utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang).”

Dari kalangan syafi’iyyah, Al-Mawardi mengatakan:

رجل اقترض من رجل ألفًا على أن يعطيه بها رهنًا معينًا على أن له منافع الرهن.. فهذا قرض باطل، لأّنه يجر منفعة، ورهن باطل، لأنه مشروط في قرض باطل[6]

“Jika seseorang berutang kepada orang lain seribu dengan menyerahkan barang gadaian dengan kesepakatan pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai itu, maka utangnya  batal karena mendatangkan manfaat bagi pemberi utang, dan gadainya juga batal karena disyaratkan dalam akad utang yang bathil.”

Juga demikian halnya dengan Ibnu Qudamah, ulama kenamaan dari kalangan hanabilah, dia mengatakan:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضًا يجر منفعة، وذلك حرام[7]

“Jika orang yang menggadaikan barang memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadainya tanpa imbalan, sedangkan utangnya adalah qardh hukumnya tidak  boleh. Karena menghasilkan utang yang mendatangkan nilai tambah bagi pemberi utang, dan itu haram.”

c. Tambahan berupa jasa atau pekerjaan

Jika dalam akad utang disyaratkan adanya tambahan pelunasan berupa jasa atau pekerjaan, maka utang tersebut juga termasuk ke dalam utang yang diharamkan. Contohnya, pinjam uang satu juta dengan syarat si peminjam harus mencucikan mobil si pemberi pinjaman atau dengan syarat menjaga tokonya, dan lain-lain.

Al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab-nya mengatakan:

لا يجوز قرض جر منفعة، مثل أن يقرضه ألفًا على أن يبني داره[8]

“Tidak boleh hukumnya utang yang memberikan nilai tambah (bagi pemberi utang) seperti mengutangkan seribu dengan syarat peminjam harus membangunkan rumahnya.”

d. Tambahan berupa kualitas yang lebih baik

 Contohnya, pinjam 1 kg raskin dengan syarat dikembalikan dengan 1 kg beras Cianjur. Atau pinjam telur ayam dengan syarat dikembalikan dengan telur bebek. Berkaitan dengan hal ini, as-Sarakhsi salah seorang ulama dari kalangan hanafiyyah mengatakan:

ولو رد المستقرض أجود مما قبضه، فإن كان ذلك عن شرط لم يحل، لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به.. وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر، أما إذا كان يعرف أنه فعل ذلك لأجل القرض، فالتحرز عنه أولى، لأن المعروف كالمشروط[9]

“Jika peminjam mengembalikan lebih bagus kualitasnya dari barang yang dipinjamnya dan jika hal itu disyaratkan maka tidak boleh karena termasuk nilai tambah dalam utang. Tetapi jika tanpa disyaratkan maka tidak apa-apa.. selama hal itu tidak menjadi kebiasaan yang umum dilaksanakan. jika itu menjadi kebiasaan di mana biasanya orang menerima persyaratan itu agar diberi pinjaman, maka meninggalkannya lebih baik. Karena kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”

B. Tambahan Pelunasan Utang yang Tidak Disyaratkan

a. Memberikan Hadiah Sebelum Melunasi Utang

1. Hanfiyyah[10] & Syafi’iyyah[11]

Boleh, selama tidak disyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan yang berlaku antara peminjam dan pemberi pinjaman di mana hadiah tersebut menjadi motif untuk mendapatkan utang. Berdasarkan hadis riwayat Abu Rafi’:

عن أبي رافع قال : استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء.[12]

Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan di dalam untu-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas Hanafiyyah dan Syafi’iyyah ber-hujjah ketika nabi melebihkan pelunasan utang dengan kualitas yang lebih baik, maka begitu juga boleh hukumnya melebihkan dari sisi jumlah dalam bentuk memberikan hadiah dan lain sebagainya. Baik pada saat pelunasan utang maupun sebelumnya. Selama tidak disyaratkan.

2. Malikyyah & Hanabilah

Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan hadiah yang diberikan kepada pemberi utang sebelum pelunasan, dengan syarat pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan utang tersebut. Melainkan karena

b. Memberikan Hadiah atau Tambahan pada Saat Melunasi Utang

1. Jumhur

Boleh selama tidak disyaratkan dan tidak ada kebiasaan di mana hadiah itu biasanya menjadi motif penangguhan utang.

وقال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة أو في العدد، بأن أقرضه عشرة فأعطاه إحدى عشرة [13]

2. Pendapat Masyhur Malikiyyah & Riwayat dari Imam Ahmad

Hadiah pada saat pelunasan tidak sah karena ada tuhmah  (hal tersebut berkaitan dengan utang. Dalilnya:

عن زرّ بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إني أريد الجهاد، فآتي العراق، فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً، فأهدى لك هدية، فخذ قرضك، واردد هديته[14]

c. Melunasi Utang dengan Kualitas yang Lebih Baik

Ulama sepakat hukumnya boleh jika tidak disyaratkan dan bukan merupakan sebuah kebiasaan.

C. Mensyaratkan Akad Lain Beserta Akad Qardh

Mensyaratkan gabungan Akad qardh akad lain, contoh saya jual rumah ini dengan harga sekian, dengan syarat kasih saya pinjaman uang sekian. Ulama sepakat akad tersebut batal. Dalilnya:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ص.م. قال: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك[15]

Bentuk gabungan akad qardh dengan akad lain yang dilarang dalam hadis di atas menurut Imam Ahmad adalah jika ada ketentuan yang menguntungkan orang yang mengutangkan. Sebagai contoh saya pinjamkan kamu utang tetapi kamu harus jual motor kamu ke saya dengan harga murah.[16]

D. Jasa Broker Utang

Ada seorang pengusaha butuh pinjaman untuk menambah modal usahanya, tetapi dia tidak punya kenalan atau mitra yang bisa meminjamkannya uang. Kebetulan dia punya teman yang merupakan adik dari seorang bos besar yang kaya raya.

Kemudian dia memberikan tawaran kepada temannya itu, jika dia bisa meminjamkan uang untuknya dari bos tersebut dia akan dapat persentase sekian persen dari utang tersebut sebagai imbalan atas jasa broker utang. Apakah transaksi tersebut sah? Para ulama terbagi dua pendapat:

a. Malikiyyah

tidak boleh kecuali ada kebiasaan saling memberikan hadiah, atau karena alasan lain di luar jasa broker

b. Syafi’iyyah dan Hanabilah

Boleh, karena broker tidak bertindak sebagai pemberi utang, melainkan upah yang diambilnya adalah imbalan dari jasa mencarikan utang. Sehingga upah yang dia ambil tidak termasuk nilai tambah atas utang. Sebab broker bukan pemberi utang melainkan penyedia jasa.

E. Jasa Menjamin Utang

Ulama dari empat mazhab[17] sepakat tidak boleh mengambil upah atas jasa menjamin utang orang lain sebab pada hakikatnya penjamin utang berlaku sebagai pemberi utang bagi peminjam pertama, maka jika ia menerima upah termasuk ke dalam nilai tambah atas utang yang diharamkan.

Wallahua'lam bishowab

---

[1] Ibnu Abdil Barr, at-Tamhid, hal. 270/2.

[2] Ibnu Majah, Kitab ash-shadaqat, bab fil qardh, No. hadits 2432.

[3] Ibnu Abdin, Raddul Muhtar, hal. 41/7.

[4] Al-Kasani, Bada’i ash-Shana’i, hal. 221/6.

[5] Al-Qarafi, adz-Dzakhirah, hal. 445/6.

[6] Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, hal. 247/6.

[7] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, hal. 509-511/6.

[8] Al-Syairazi, Al-Muhadzdzab, hal. 83/2.

[9] As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, 35-36/14.

[10] As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, hal. 35-36/14; Al-Hashkafi, Al-Durr Al-Mukhtar, hal. 291/5; Ibnu Abdin, Rad dal-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, hal. 489/5.

[11] Ibnu Hajar, Tuhfah al-Muhtaj, hal. 263/6; Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, hal. 231/4.

[12] Shahih Muslim, kitab al-musaqat, bab man istaslafa syaian faqadha khairan minhu, hadits no. 119

[13] An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, hal. 39/11.

[14] Al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, Kitab al-Buyu’, hadis No. 10928.

[15] Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Buyu’, hadis No. 1234, Imam at-Tirmidzi berkata hadisnya hasan shahih.

[16] Lihat: Ibnu Daqiq al-‘Ide, Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdah al-Ahkam, hal. 177/3.

[17] Al-baji, Al-Muntaqa, hal. 84/6; Ibnu Qudamah, Al-Mughni, hal. 441/6; Al-Mardawi, Al-Inshaf, hal. 120/5; Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, hal. 443/6.